Anggaran Untuk Pengajaran Menurun Di Indonesia Emas 2045
Berita Pendidikan PendidikanMenteri Pengajaran, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, pada (30/8) memaparkan anggaran di kementeriannya yang turun dibandingi tahun lalu.
Dia mengatakan memang secara nominal, keseluruhan anggaran pengajaran dalam RAPBN 2025 meningkat dari Rp665 triliun di tahun 2024, menjadi Rp722 triliun. Melainkan, dari sempurna hal yang demikian Kemendikbud Ristek hanya mendapat 12 persen, ialah Rp83,2 triliun.
Dijelaskannya, dari keseluruhan anggaran https://www.drbagchi.com/ pengajaran hal yang demikian, hanya kementeriannya yang mengalami penurunan, sementara kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Agama, semuanya relatif stabil.
“Jadi Kemendikbud Ristek, ialah satu-satunya pagu yang mengalami penurunan, dan juga pagu anggaran Kemendikbud Ristek diatur di Rp83,19 triliun dan ini lebih rendah Rp14,51 triliun dibandingi pagu anggaran 2024, dan lebih rendah Rp15,8 triliun dibandingi DIPA TA 2024,” ungkap Nadiem.
Penurunan anggaran ini, katanya, akan menyebabkan beraneka program kerja Kemendikbud Ristek kesusahan menempuh target yang diinginkan.
“Ini menyebabkan beberapa ketidakoptimalan dalam pembiayaan program semestinya dan prioritas kita, seperti Program Indonesia Piawai (PIP), Kartu Indonesia Piawai (KIP)-Kuliah, tunjangan guru dan lain-lain, termasuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) dan lain-lain,” jelasnya.
Pengamat pengajaran, Darmaningtyas, mengungkapkan pengurangan anggaran untuk pengajaran, terlebih pengajaran tinggi, ialah sebuah kemunduran. Sejatinya, kata Darmaningtyas, setiap tahun anggaran pengajaran semestinya mengalami kenaikan apalagi mengingat adanya inflasi.
“Terang itu suatu kemunduran apalagi turunnya agak signifikan sebab mungkin dana itu bisa untuk beasiswa baik itu tingkat pengajaran dasar, menengah sampai tinggi, mungkin dari situ. Artinya Rp15 triliun itu cukup untuk dialokasikan anggaran beasiswa sehingga bila turun budget berarti semestinya ada yang dikorbankan,” ungkap Darmaningtyas.
Penurunan anggaran pengajaran hal yang demikian, menurutnya, akan menurunkan kwalitas pengajaran. Dia mencontohkan. Indonesia akan kekurangan jumlah guru atau dosen sebab tidak akan ada rekrutmen baru baik itu lewat mekanisme PNS ataupun perjanjian pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (P3K). Kurangnya anggaran, katanya, bisa berarti pengurangan subsidi untuk perguruan tinggi negeri sehingga bisa berdampak pada kenaikan uang kuliah.
“Jadi tentu saja bila standar kwalitas tidak diwariskan, berarti yang akan memikul muatan tambahan ialah masyarakat. Jadi kepada kekurangan budget kan ada dua kemungkinan, satu level of service-nya diwariskan, atau kedua kualitasnya tetap dijaga tapi pembebanan biayanya dilimpahkan ke masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menuturkan semestinya anggaran pengajaran hanya dikelola oleh satu kementerian saja, ialah Kemendikbudristek. Melainkan riilnya, di Indonesia sendiri anggaran pengajaran yang menonjol besar ini, dibagi ke beraneka kementerian/lembaga, termasuk untuk membiayai pengajaran kedinasan seperti untuk pengajaran kedinasan kepolisian, TNI, kementerian perhubungan dan lain-lain.
“Makin sedikit anggaran yang diperuntukkan untuk peningkatan kwalitas. Pemerintah pasti dalam situasi ini yang digenjot pemenuhan kewajiban konstitusional, semisal semestinya belajar sekian tahun, jadi mungkin yang paling penting ialah semestinya belajarnya terpenuhi, soal bermutu atau tidak, itu soal kedua,” katanya.