• Maret 18, 2024

DPR dan Pemerintah Setuju Pilkada Jakarta Hanya Satu Putaran, Pemenang Tidak Perlu 50+1

Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakati usul pemerintah soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Tempat Khusus Jakarta (DKJ) nanti cuma dilaksanakan satu kali pemilihan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengucapkan, kandidat dengan hasil terbanyak nantinya akan ditetapkan menjadi pemenangan dalam Pilkada DKJ. Hal itu menurutnya juga dipakai di Aceh dan Papua.

Jadi mengikuti undang-undang pemilihan kepala daerah selama ini merupakan UU Pilkada, begitu pula dengan daerah-daerah khusus lainnya. Jadi daerah khusus di Provinsi Aceh, daerah khusus di Provinsi Papua sama dengan berlakunya pilkada,\\” kata Suhajar, dalam rapat panja pembahasan RUU DKJ, Senin (18/3/2024).

Jadi satu kali pemilihan, pemilik suara terbanyak merupakan pemenangnya,\\” sambungnya.

Berdasarkan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, juara Pilkada Jakarta nantinya tidak perlu mendapatkan suara 50+1 seperti pada undang-undang Pilpres. Tujuannya, agar potensi polarisasi berkurang.

\\”Ini tentu sudah pertimbangkan menyangkut soal pembelahan, aspek sosiologisnya, pembiayaannya. Karena jikalau hingga dua putaran seperti 2017. Nah kini konsekuensinya, siapa yang menang langsung selesai,\\” ucap ia.

Para anggota Baleg DPR RI lain slot mahjong langsung mengucapkan setuju dengan usul dari pemerintah berhubungan hal hal yang demikian. Sehingga, Supratman sebagai pemimpin rapat kali ini mengambil keputusan jikalau DPR menyetujui usul hal yang demikian dengan mengetuk palu.

\\”Setuju ya? Setuju?\\” pungkas Supratman.

Usulkan Pilkada Tingkat Kota di Jakarta

Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Khoiruddin, mensupport adanya lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat kabupaten atau disebut dengan DPRD tingkat II dan pemilihan wali kota berakhir Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota negara.

Berdasarkan ia, DPRD tingkat II dan Pilkada wali kota dibutuhkan berakhir Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota dan undang-undang hal yang demikian semestinya tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Tempat Khusus Jakarta (RUU DKJ).

\\”Kita berkepentingan kepada RUU DKJ yang sedang dibahas di DPR RI. Ada sebagian yang kita kritisi pertama kekhususan di Jakarta jangan hingga berbeda dengan kekhususan di Papua, di Yogja, sama di Aceh di mana di daerah yang saya ucap tadi mereka ada pemilihan langsung walikota, juga ada pemilihan langsung DPRD 2,\\” kata Khoiruddin di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Berdasarkan Khoiruddin kekhususan Jakarta semestinya diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh. Khusus, kata ia Jakarta mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak.

\\”Jakarta yang penduduknya 9,8 juta lebih besar daripada Yogja ya jangan hingga di Jakarta tidak ada pemilihan walikota dan DPRD 2. Tidak harapannya,\\” ujar ia.

Oleh karena itu, kata ia PKS tidak sejutu RUU DKJ mengontrol gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden.

Khoiruddin menyebut, pemilihan langsung semestinya tetap dipertahankan.

\\”Seluruh setuju (presiden dan wakil presiden ditunjuk presiden). partai (di DPR RI) sudah setuju tidak setuju,\\” kata ia.