• Mei 9, 2024

Kantor Staf Presiden Meminta Polisi Cegah Penggusuran di Dago Elos Bandung

Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) menemui warga Kampung Dago Elos, Kota Bandung, di Balai RW 02, Selasa kemarin (7/5/2024). Pada pertemuan itu, perwakilan KSP menyampaikan bahwa Polda Jabar diminta untuk ikut mencegah penggusuran Dago Elos.

Energi Pakar Utama Bidang Agraria KSP, Usep Setiawan menyampaikan, kedatangannya ke Dago Elos mewakili KSP sebagai respons dari pengaduan warga yang diterima pada 12 Oktober 2023 terkait sengketa lahan di Kampung Dago Elos-Cirapuhan.

Usep mengaku turun ke lapangan guna menerima info yang lebih detil mengenai situasi sulit sekalian menyusun langkah-langkah tindak lanjut.

Dalam batas kapasitas KSP, katanya, pemerintah joker123 slot diaku urun tangan dalam mencari solusi dan mendukung komunikasi kepada berjenis-jenis pihak yang terkait supaya sengketa tanah di Dago Elos dapat terselesaikan.

Pemerintah sedang menangani ini. Seandainya ini sedang ditangani dan tiba-tiba ada penggusuran itu kan jadi semrawut segala, kata Usep di hadapan warga.

Sebab demikian, Polda Jabar diminta untuk menjaga kondusivitas di Dago Elos, utamanya mencegah terjadinya penggusuran. Selain itu, kepolisian bahkan diminta menghindari kriminalisasi kepada warga Dago Elos.

Warga di sini resah sebab terancam digusur. Jadi, Polda kami mohon untuk menjaga suasana yang kondusif di Dago Elos, menghindari kriminalisasi kepada warga dan mencegah terjadinya penggusuran, kata Usep.

Polisi Tetapkan 2 Tersangka
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat sudah menentukan status tersangka kepada dua orang dari empat pihak yang dahulu menggugat warga di pengadilan.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampaikan, dua tersangka itu ialah Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller. Mereka diduga menjalankan tindak pidana pemalsuan surat dan kasus keterangan palsu pada sengketa tanah Dago Elos.

Penetapan status tersebut, kata Jules, ialah perkembangan dari laporan warga yang diterima polisi LP/B/336/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023 lalu, atas nama Ade Suherman.

Ade Suherman melaporkan terkait adanya tindak pidana pemalsuan surat dan atau memerintah memasukan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 dan atau 263 KUHP, ungkap Jules dalam keterangannya, Selasa (7/5/2024).

Sebelumnya, Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller masih berstatus saksi. Jules menyebut, peningkatan status mereka ialah hasil gelar perkara yang sudah dijalankan penyidik, serta inovasi alat bukti yang mendukung.

Sebagaimana pasal 184 KUHP kepada status saksi berdasarkan rekomendasi hasil gelar perkara ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, katanya.

Sampai Selasa, 7 Mei 2024, polisi belum menjalankan pembendung kepada dua tersangka. Jules menegaskan, penyidik bakal menjalankan pemeriksaan lebih lanjut kepada dua tersangka.

Untuk saat ini kami baru meningkatkan status. Baru selesai gelar perkara sehingga kepada keduanya dalamwaktu kencang akan dijalankan pemeriksaan dan akan dijalankan proses penyidikan lebih lanjut, tandasnya.

Ideal Walau Terlambat

Warga dan tim pembelaan Dago Elos menyambut baik penetapan tersangka kepada duo Muller itu. Walaupun dinilai terlambat, langkah kepolisian dinilai sudah ideal.

Reaksi itu semisal diberi tahu oleh Novi Mulyani, warga yang sudah tinggal selama lebih dari 20 tahun di Kampung Dago Elos. Alhamdulillah pelaporan kita direspon kepolisian, katanya.

Novi berharap segala pihak yang ikut andil jadi perpanjangan gurita mafia tanah di kasus Dago Elos dapat terkuak dan tertangkap. Semoga ke depannya akan ketahuan siapa mafia tanahnya, katanya.

Sementara perwakilan Tim Advokasi Dago Melawan, Muhammad Nazeer mengatakan, penetapan kepolisian itu sudah mereka tunggu-tunggu cukup lama.

Itu sudah kami tunggu sejak lama. Walaupun kami menganggapnya sudah amat lambat, namun Alhamdulillah polisi menentukan untuk menentukan tersangka kepada sebagian orang yang kita laporkan. Kami anggap itu sebuah hal yang baik, ujar Nazeer.