Keberlanjutan kebijakan pendidikan oleh pemerintah diperlukan untuk membuat pendidikan Indonesia lebih maju. Untuk itu, kebijakan pendidikan yang dikerjakan jangan berorientasi sekedar program rentang pendek yang berkonsentrasi sebagai bukti warisan pemerintahan, tapi juga harus kapabel membuat pendidikan sebagai gerakan yang memberi ruang bagi segala pemangku kepentingan berpartisipasi dan berkolaborasi.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, dalam acara Belajaraya 2023, festival pendidikan yang digelar jaringan Seluruh Murid Seluruh Guru (SMSG), di Jakarta, Sabtu (29/7/2023), mengakui, ada rasa khawatir sekiranya kerja keras selama ini untuk membawa perubahan menuju pendidikan Indonesia yang lebih bagus tidak berlanjut. Tetapi, ia meyakini, kebijakan pendidikan bagus dan berimbas bagi banyak pihak pasti akan didukung.

Nadiem menyebut, salah satu kebijakan bagus yang dilanjutkan dari kepemimpinan slot bet 200 menteri pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy, yakni penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi.

”Sebab kami satu tim meyakini kebijakan PPDB zonasi penting, ya, dilanjutkan meskipun kebijakan ini akan merepotkan aku dan kena getahnya setiap tahun. Tetapi, ini harus dilanjutkan karena penting. Kebijakan ini belum menutup kesenjangan. Tanpa kebijakan ini, banyak si kecil dari keluarga tidak kapabel akan selalu masuk dan membayar di sekolah swasta. Kebijakan PPDB zonasi ini teladan keberlanjutan kebijakan sebelumnya,” papar Nadiem.

Berhubungan dengan perubahan pendidikan yang ditawarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini melalui berbagai episode kebijakan Merdeka Belajar, diyakini bisa berlanjut. Apalagi, berbagai kebijakan pendidikan saat ini meraba langsung kebutuhan dari sejumlah pemangku kepentingan pendidikan yang berperan penting dalam membawa perubahan, yakni kepala sekolah, guru, siswa, dan bapak dan ibu.

Sesuai kebutuhan
Nadiem menambahkan, perubahan memerlukan teknologi atau platform. ”Seperti platform merdeka mendidik atau PMM yang dibangun untuk guru yang telah diunduh sekitar 2,6 juta guru, sekiranya berkeinginan ditutup, tentu guru yang akan menjaganya,” ujarnya.

”Demikian juga kebijakan Kampus Merdeka yang mengizinkan mahasiswa memperoleh pengakuan 20 satuan kredit semester untuk belajar di luar kampus, tentu mahasiswa yang telah merasakan imbasnya akan menjaga. Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan atau kemerdekaan bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan dan keadaan siswa juga akan susah untuk menarik balik,” kata Nadiem.

Lebih lanjut, Nadiem mengutarakan, perubahan dalam empat tahun terakhir memang cepat serta memperoleh tanggapan pro dan kontra. Tetapi, dengan meletakkan perubahan pendidikan sebagai gerakan, bukan sekedar program, Nadiem optimistis para pencetus di berbagai lini akan terus menjaganya untuk tetap berjalan. ”Daya untuk menggerakkan perubahan pendidikan yang lebih bagus akan terus berjalan, berkeinginan menteri dan presidennya siapa malah,” tuturnya.

Secara terpisah, praktisi pendidikan Indera Charismiadji, Minggu (30/7/2023), mengatakan, masalah dunia pendidikan di Indonesia kompleks karena melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian dan lembaga, tapi terkoordinasi belum bagus. Untuk itu, pejabat publik bidang pendidikan harus memahami betul tantangan dalam pendidikan dan menghadirkan solusi yang memecahkan https://www.greyrockwindow.com/ akar masalah dan berkelanjutan.

”Jangan setiap menteri pendidikan nanti saling menyalahkan kebijakan sebelumnya. Sebab, pendidikan membangun manusia sehingga butuh keseriusan dan komitmen rentang panjang yang berkelanjutan. Dengan demikian, masalah pendidikan yang pelik dan stagnan bisa terurai,” kata Indera.

Sementara inisiator jaringan SMSG Najeela Shihab memaparkan, kolaborasi dari berbagai kelompok sosial pendidikan bersama pemerintah pusat dan daerah diperlukan. Banyak temuan dan praktik bagus telah dikerjakan berbagai kelompok sosial pendidikan yang bisa direplikasi untuk membawa perubahan lebih bagus dari sisi persekolahan, keluarga, hingga masyarakat.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendorong kemajuan pendidikan di daerahnya. Terutamanya dalam menetapkan jalan masuk pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan guna menetapkan segala si kecil mendapatkan layanan pendidikan berkwalitas.

Salah satu upaya yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memecahkan kesenjangan jalan masuk pendidikan dari keluarga miskin yakni membuat sekolah berasrama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Jateng. Siswa dari keluarga tidak kapabel diseleksi dan mendapatkan pendidikan vokasi berkwalitas sehingga memperoleh kesempatan berprofesi hingga ke luar negeri yang bisa mengubah nasib keluarga.