• Maret 15, 2024

KPK Sebut Pengadaan Perabot Rumah Dinas DPR Dikorupsi sampai Puluhan Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan proyek pengadaan perabot tempat tinggal dinas DPR RI dikorupsi sampai puluhan miliar. Sementara nilai proyek itu sendiri senilai Rp 120 miliar.

“Kurang lebih Rp120 miliar nilai proyeknya. Tapi kerugian keuangan negaranya ada puluhan miliar selagi ini,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri selagi dikonfirmasi, Jumat, (15/3/2024).

Ali menyebut pengadaan perabotan tempat tinggal dinas DPR yang dikorupsi berada di kawasan Kalibata dan Ulujami.

Betul, jadi ada dua untuk pengadaan peralatan tempat tinggal jabatan anggota DPR RI baik yang di Kalibata maupun Ulujami,” ucap Ali.

Ali mengungkapkan agen sbobet perabot tempat tinggal dinas DPR itu berupa peralatan area tamu, area makan dan peralatannya dan juga meja dan lain-lain.

Sejauh ini udah ada beberapa perusahaan pelaksana yang dikira terlibat didalam kasus tersebut. Modus yang digunakan juga dengan langkah bukan memakai nama perusahaan itu sendiri.

“Salah satu modusnya kan lantas ada yang pinjam bendera, lantas formalitas didalam proses-proses itu,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK menyebut kasus korupsi pengadaan perabotan tempat tinggal Dinas DPR RI tahun anggaran 2020 dikira ada penggelembungan harga dengan sebutan lain ‘mark up’.

“Ini kasusnya kecuali enggak tidak benar ‘mark up’ harga,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, (6/3/2024).

Alex menjelaskan, didalam proyek berikut ada peningkatan harga yang dilakukan secara berkelompok. Namun, dia tidak merinci berapa nilai mark up pengadaan perabotan tempat tinggal Dinas DPR RI.

“Katanya mahal padahal di pasar gak layaknya itu,” ungkap dia.

KPK melaksanakan pencegahan terhadap pihak-pihak yang dikira terlibat didalam kasus ini. Sebanyak tujuh orang yang dicegah berikut yaitu dari pihak penyelenggara dan swasta.

“Betul yang kami melaksanakan pencegahan agar tidak kepergian ke luar negeri didalam perkara ini. Setidaknya ada 7 orang yang dicegah agar tidak kepergian luar negeri yang terdiri dari penyelenggara negara dan juga swasta,” ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa 5 Maret 2024.

Pencegahan tersebut, lanjut dia, sehubungan dengan kebutuhan penyelidikan untuk mendalami kasus korupsi pengadaan tempat tinggal dinas DPR RI ini. Nantinya juga ketujuh orang berikut dapat di cek oleh penyidik Komisi Antirasuah.

Terhadap ketujuh orang berikut dicegah untuk enam bulan pertama sampai bulan Juli 2024 mendatang.

“Ini adalah sistem penyelenggara yang terus kami melaksanakan agar dikehendaki para pihak yang dicegah ini nantinya dapat kooperatif dan selamanya berada di didalam negeri kala keterangannya dibutuhkan terhadap sistem penyidikan yang tengah berlangsung ini,” ungkap Ali.

Meski demikian, Ali enggan untuk membeberkan siapa ketujuh orang yang dicegah berkaitan dugaan korupsi tempat tinggal dinas DPR itu. Termasuk juga dengan konstruksi perkara yang tengah ditangani oleh oleh penyidik.