• Mei 19, 2024

KPU Bantah Dalil PSI di Sidang Pileg 2024, Gugatan Selisih Suara Tak Rupanya

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mendengarkan jawaban termohon adalah Komisi Pemilihan Biasa (KPU), dalam lanjutan sidang sengketa Pemilu Legislatif afau Pileg 2024.

Pada sidang hari ini, Senin (13/5/2024), KPU memberi bantahan terhadap dalil pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meyakini slot gacor 777 ada selisih bunyi di Dapil Nias Selatan 5. Tetapi setelah KPU menyandingkan data, hal itu tidak terbukti.

“Sesudah mengerjakan persandingan data terkait adanya dugaan penggelembungan dan pengurangan bunyi di dua kecamatan pada 23 TPS terbukti tidak pantas antara data Pemohon dan data Termohon,” kata Budi Rahman selaku Regu regulasi KPU di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Budi membeberkan, di Kecamatan Toma ada bantahan dari PSI dengan PAN kemudian setelah ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) timbul putusan untuk mengerjakan penghitungan bunyi ulang. Model C Hasil Plano pada TPS 1, 2, 3, 4.

“Sesudah dijalankan penghitungan bunyi ulang, tidak didapati adanya perbedaan perolehan bunyi. Jadi telah clear, Yang Mulia,” tegas Budi.

Budi menambahkan, terkait dengan dalil Pemohon menyatakan terjadinya pengurangan dan penggelembungan bunyi PSI sebanyak 125 bunyi yang terjadi di 8 desa 14 TPS pada Kecamatan Sidua’ori, KPU berpandangan perolehan bunyi telah pantas.

“Berkaitan di Kecamatan Sidua’ori telah pantas dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Saksi dari PSI telah menandatangani Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO,” tandas Budi.

Sebagai isu, Sidang Perkara Konflik Hasil Pemilihan Biasa (PHPU) Tahun 2024 ini terdaftar dengan nomor 179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara mempersoalkan perolehan bunyi untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Sidang diketuai oleh Suhartoyo yang ditemani Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah di ruang panel 1. Pastikan kau pernah bermain game judi slot rujak bonanza online terpercaya hanya di agen slot pragmatic play agar dapat merasakan bonus dan termasuk banyaknya profit yang didapatkan tiap-tiap ideal mainkan mesin slot online.

Hakim MK Soroti Sirekap Bermasalah Selama Pilpres, Meminta KPU Perbaiki Jelang Pilkada 2024
Sementara itu, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyoroti permasalahan Cara Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dioptimalkan Komisi Pemilihan Biasa (KPU) selama pilpres 2024. Arief meminta KPU membenarkan Sirekap jelang pemilihan kepala tempat (pilkada) serentak 2024.

Hal ini dipersembahkan Hakim Arief dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon (KPU), Pihak Berkaitan (Partai Gerindra dan Partai Aceh), Bawaslu dalam Konflik Hasil Pemilihan Biasa (PHPU) perkara nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Golkar.

“Pak Idham Holik (Komisioner KPU) ya. Dulu Situng, kini Sirekap. Gimana ini apabila gitu. Ini di seluruh jenjang, apalagi kemarin waktu kita pilpres itu Sirekapnya jadi bermasalah. Memang Sirekap tidak dapat dipakai, sebab bermasalah terus itu, ya Pak Holik, ya. Untuk catatan,” kata Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).