• Februari 26, 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Rencana Menteri Agama Yaqut https://www.protectoregonfarmers.com/ Cholil Qoumas menjadikan Kantor Urusan Agama KUA untuk layanan seluruh agama, mendapat respon berasal dari beraneka pihak termasuk tokoh PKS yang termasuk Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

Menurut dia, usulan itu akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, sebab KUA sama juga bersama dengan warga beragama Islam.

Sehingga, kata Hidayat, hal itu akan menimbulkan beban psikologis serta ideologis bagi kalangan non-muslim sebab akan terjadi prosedur tambahan.

Hidayat mendesak Yaqut untuk lebih fokus mengoptimalkan peran KUA serta memaksimalkan peran dan fungsi penyuluh keagamaan, termasuk soal konsultasi pranikah daripada membebani Ditjen Bimas Islam mengurusi agama lain..

“Harusnya, Menag fokus mencarikan solusi terhadap masalah yang merupakan ranah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, bukan justru mengarahkan untuk turut mengurusi agama lain, seperti menjadikan KUA sebagai daerah pencatatan pernikahan agama tak hanya Islam,” katanya seperti dikutip i, Senin, 26 Februari 2024.

“Padahal, KUA adalah institusi di bawah Dirjen Bimas Islam. Hal yang tidak seiring bersama dengan ketentuan tata kelola organisasi Kemenag yang dikeluarkan sendiri oleh Menag,” kata Hidayat.

Hidayat menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, KUA di tingkat kecamatan merupakan unit pelaksana teknis Kemenag yang bertanggung jawab dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam.

Ia pun mempertanyakan usulan Yaqut soal KUA mengurusi pencatatan nikah seluruh agama itu disampaikan termasuk terhadap rapat kerja Ditjen Bimas Islam.

“Sangat disayangkan, di forum raker bersama dengan Bimas Islam, yang harusnya menekankan pembahasan peningkatan layanan untuk penduduk Islam, justru digunakan untuk membahas yang bukan lingkup tugas dan tanggung jawab (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam,” katanya.

Dia termasuk menilai usulan soal pencatatan nikah seluruh agama di KUA berikut termasuk tidak cocok bersama dengan filosofi histori KUA di Indonesia.

Selain itu, tambah Hidayat, hal itu termasuk tidak serasi bersama dengan ketentuan yang berlaku, termasuk amanat UUD Negara RI Tahun 1945 dan justru dapat menimbulkan masalah sosial dan psikologis di kalangan non-muslim sebab dapat menimbulkan inefisiensi prosedural.

“Apalagi soal menjadikan KUA sebagai daerah pencatatan nikah bagi seluruh agama, yang berdampak luas dan melibatkan seluruh umat beragama, belum pernah dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR RI; waktu banyak warga yang kita temui waktu reses terasa resah dan menolak rancangan program yang disampaikan Menag (Yaqut) tersebut,” katanya.

Selain tidak relevan, lanjut Hidayat, kebijakan itu akan semakin memberatkan KUA, yang beberapa besar mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan tidak punyai kantor sendiri.

“Lebih maslahat apabila menag membatalkan niatnya menjadikan KUA termasuk sebagai daerah pencatatan nikah seluruh agama, dan lebih banyak maslahatnya apabila menag menguatkan peran dan fungsi berasal dari KUA untuk jadi anggota berasal dari solusi masalah penyimpangan berasal dari ajaran agama Islam yang terjadi di masyarakat,” ujar Hidayat Nur Wahid.