• Juni 3, 2024

RUU Polri Turut Campur Awasi PPNS sampai Penyidik KPK YLBHI Dari Kepolisian

Revisi Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 perihal Kepolisian Republik Indonesia sekarang tengah menjadi sorotan. Dalam revisi tersebut dianggap nantinya Polri akan memiliki super body jika nantinya revisi UU menjadi Rancangan Undang-Undang.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan pasal Pasal 14 ayat 1b yang menyebut polri memiliki kewenangan mengawasi dan membina teknis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik lain yang ditetapkan undang-undang. Menurut itu tercantum dalam Pasal 14 ayat 1b.

Sentra ketua LBH – YLBHI, Muhammad slot depo 5k qris Isnur pasal itu sama saja mencampur adukan sejumlah kasus yang seperti yang tengah ditangani oleh Kementerian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai di Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Jadi jika kita membaca definisi ini, karenanya kemudian dia jadi super body. Bahasa hukumnya mungkin jika dalam agama jadi majelis syuro gitu, majelis tinggi, penyidik institusi-institusi lain,” kata Isnur kepada wartawan di wilayah Jakarta Pekan, Karena (2/6/2024).

“Ia berarti Jaksa Agung sebagai penyidik di undang-undang HAM berat, KPK sebagai penyidik undang-undang korupsi, semestinya berkoordinasi dibina diawasi oleh penyidik kepolisian,” sambung dia.

Dapat mengaku tidak dapat membayangkan jika nantinya pasal di revisi UU tersebut polri dapat mengintervensi penyelidikan oleh penyidik KPK atau Kejagung.

Mengingat kedua institusi itu sama-sama menangani perkara kasus besar juga melibatkan pejabat negara.

“Kita dapat membayangkan bagaimana konsekuensi dari penyidik KPK yang semestinya dibina, diawasi, berkoordinasi kepada penyidik kepolisian. Bagaimana Jaksa Agung dalam hal ini memeriksa Jiwasraya, memeriksa timah, sekarang yang terbaru antam,” ujar Isnur.

RUU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Disepakati Jadi Inisiatif DPR
Sebelumnya, DPR RI menyepakati empat revisi undang-undang menjadi rancangan undang-undang (RUU) menjadi usulan inisiatif institusi tersebut.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-18, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (28/5/2024).

Adapun empat RUU yang disepakati yaitu:

RUU perihal Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 perihal Keimigrasian;
RUU perihal Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 perihal Kementerian Negara;
RUU perihal Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 perihal Tentara Nasional Indonesia;
RUU perihal Perubahan Ke-3 atas UU No. 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Sepakat disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI, apakah dapat disetujui?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat yang hadir.

“Selanjutnya,” jawab peserta rapat.

Dasco menyebut, jika sembilan fraksi sudah menyajikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU yang mulanya yaitu inisiatif dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

, Badan Legislasi malahan diminta pimpinan DPR RI untuk menyajikan rumusan kepada keempat RUU tersebut.